MENDAMBAKAN PERS YANG ETIS

Juni 26, 2007 at 2:31 pm (Uncategorized)

 oji-dkk.jpg

Oleh Aji Setiakarya

Kebebasan pers yang terjadi di Indonesia saat ini telah menarik banyak perhatian komponen masyarakat. Kiprahnya di tengah masyarakat banyak menimbulkan perdebatan. Hal itu terjadi mengingat posisi pers yang strategis di tengah pergumulan dunia globalisasi saat ini. Pers tidak hanya mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan tetapi juga mempengaruhi opini dan sikap masyarakat dan kadangkala menentukannya.

Marshall McLuhan dalam bukunya yang terkenal Understanding Media : The Extensian Of Man, menganggap media sebagai perluasan manusia yang mampu menciptakan serta mempengaruhi bentuk hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan manusia. Dengan media, kata Mc Luhan setiap bagian dunia dapat menjadi sebuah desa global. Selain McLuhan seperti yang ditulis Burhan Bungin, Club Of Rome mengutip Sayling Wen pernah menerbitkan sebuah buku The First Global Revolution. Di dalam buku tersebut diramalkan media adalah satu dari keutamaan utama yang akan sangat mempengaruhi emosi serta pertimbangan kita. Karena itulah kemudian pers dituntut untuk bersikap arif dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Media massa, sebagai instrumennya harus mampu menyeleksi apa yang baik dan buruk untuk diberitakan. Wartawan harus memiliki rambu-rambu dalam menuliskan beritanya. Pers harus beretika. Perdebatan Etika Pers
Perdebatan etika pers bukan barang baru. Di negara Amerika Serikat yang katanya negara bebas sekali pun etika pers tetap menyulut kontroversi apabila ia memuat hal-hal yang melawan normalitas publik yang sudah mapan. William L Rivers dalam bukunya Etika Media Massa pernah bercerita, di kantor Finger Lakes Times sebuah surat kabar di Geneva, New York pernah diprotes karena memberitakan secara berulang-ulang tentang seorang pemuda, anak pejabat yang tewas karena mobilnya menabrak tiang telepon. Berita itu dibarengi dengan foto detail luka-luka si pemuda yang tidak etis dilihat. Berita ini dinilai oleh masyarakat hanya mencari sensasional dan berlebih-lebihan.
Di Indonesia, pada Orde Baru sebelum reformasi perdebatan etika jurnalistik ini jarang mencuat. Hal itu terjadi karena pemerintah orde baru dengan gaya represifnya berhasil membuat pers “takut”. Sehingga institusi pers harus mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika tidak, maka konsekuensinya tegas; Dicabut SIUPP nya dan tidak bisa terbit lagi. Pasca reformasi 1998, perdebatan etika seringkali terjadi di tengah masyarakat bahkan kalangan insan pers itu sendiri. Pertentangan itu tidak hanya berkisar pada peristiwa yang layak dan tidak layak dimuat tetapi juga berkaitan dengan etika dalam mencari informasi pada narasumber, privasi nara sumber. Sekedar contoh adalah persepsi diantara insan pers itu sendiri dalam menentukan suatu berita yang dianggap pronografi dan bukan pornografi. Kemudian tentang perdebatan mengenai infotainment. Dan berbagai fenomena lainnya yang membuat masyarakat tidak suka terhadap pers. Ketiadaan kesepahaman tentang kebebasan pers diantara insan pers itu bisa menimbulkan disorientasi pers Indonesia. Kalau keadaan terus seperti itu bukan tidak mungkin pemerintah dengan berbagai dalih dan ditambah dengan simpati masyarakat bertindak represif lagi terhadap pers.  Standarisasi Wartawan
Sebagian pemerhati media mengatakan muara terjadinya distorsi fungsi pers yang terjadi saat ini adalah ketiadaan standarisasi profesi sebagai wartawan. Salah satunya adalah R.H Siregar, Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia. Hal itu diungkapkannya pada seminar Revitalisasi Etika Wartawan dalam Pemberitaan di Untirta (23/12) dan ditulis dalam laporan Pimred Radar Banten M. Widodo (Radar Banten, 27/12). Karena itulah R.H Siregar kemudian mengajukan solusi agar dibuat standarisasi seorang jurnalis. Misalnya seorang jurnalis harus lulus sarjana jurnalistik. Seperti halnya profesi dokter dan hakim. Sebelum jadi dokter maka ia harus memiliki ijazah sarjana kedokteran. Begitupun hakim yang mensyaratkan bagi calon hakim memiliki gelar sarjana hukum. Standarisasi tingkat pendidikan yang diwacanakan itu memang harus direspon oleh insan pers.
Pendidikan memang bisa menjadikan seseorang memiliki keluhuran moral, kepedulian sosial dan mejaga idealitas. Merangsang setiap insan berlaku jujur dan adil. Dengan pendidikan itu pula diharapkan seseorang memiliki kemamampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Masalahnya kemudian adalah di negeri kita ini, tujuan pendidikan yang adi luhung itu telah gagal diwujudkan. Output kampus seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan hanya menjadi formalitas bukan untuk mengasah kepekaan sosial apalagi keterampilan. Contoh nyata adalah ketidakmampuan kampus (keberadaan jurusan jurnalistik) untuk menyediakan apalagi mencetak tenaga yang dibutuhkan oleh pasar pers. Kalau kita saksikan, sedikit sekali orang yang benar-benar memiliki latarbelakang jurnalistik yang eksis di dunia jurnalistik itu sendiri. Itu disebabkan, seringkali mahasiswa dari cakap berteori tapi tidak menerapkan apa yang didapatkan di bangku kuliahnya. Dalam perekrutan jurnalis memang membutuhkan standarisasi. Tapi jika kesarjanaan jurnalistik tidak diiringi dengan penguasaan dasar dan teknik jurnalistik di lapangan, tidak memiliki keterampilan dalam menulis berita, tidak cakap mencari dan wawancara nara sumber. Ini akan lebih repot. Seperti orang yang memiliki pisau tapi ia tidak bisa menggunakan pisau itu. Aji Setiakarya Mahasiswa Jurnalistik Untirta dan Menteri Keuangan Rumah Dunia   

Iklan

1 Komentar

  1. yorri said,

    Wew… hurufnya ribet dibacanya
    tapi boleh juga buat referensi…. ^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: