Mei 18, 2007 at 1:01 pm (Artikel)

Oleh Aji Setiakarya 

Pada edisi Senin (16/4), headline koran ini mengangkat tema korupsi lengkap  dengan gambarnya. Dalam pemberitaan itu dikutip pengakuan Suhandoyo,  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung tentang tingginya angka korupsi yang terjadi di Banten namun sulit untuk dituntaskan. Menurut Suhandoyo, tingginya korupsi yang terjadi di Banten disebabkan oleh pengelolaan APBD yang buruk. Sementara sulitnya pemberantasana korupsi di Banten, kata Suhandoyo lagi karena  adanya pertalian kekeluargaan antara lembaga formal hukum dengan institusi politik yang diduga bermasalah. Tema korupsi memang bukan barang baru di telinga kita.  Di televisi hampir tiap hari  kita dijejali dengan isu korupsi. Sementara di koran, baik lokal maupun nasional juga disuguhi  dengan kasus-kasus yang memuakkan ini. Yang terakhir ramai dibicarakan adalah kasus Wijanarko Puspoyo yang ditengarai menilep uang negara lebih dari 300 miliar. Bahkan ada yang menduga triluanan. Korupsi sepertinya bukan hal tabu di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jauh-jauh hari, Sang mendiang jurnalis Muhtar Lubis pernah melemparkan gagasan tentang korupsi ini. Korupsi, sebut Muhtar sudah menjadi kebudayaan di masyarakat. Perkataan jurnalis yang disegani oleh banyak orang itu bukan omong kosong. Kalau kita mau jujur  kita lihat saja potret kehidupan di lingkungan kita. Dari interaksi dengan sopir, RT, RW, guru, dosen, hakim, profesor sampai dengan bupati hampir tindak-tanduknya beraroma korupsi. Dari yang pemerintahan yang paling sederhana sampai pada pola pemerintahan yang rumit, korupsi sepertinya melilit kita.  Lalu masalahnya adalah apakah kita akan membiarkan perbuatan haram itu terus membelit kita? Apakah kegiatan yang murka dan jelas-jelas mendzolimi masyarakat itu akan kita biarkan? Tentu saja tidak. Negara telah melarang warganya untuk korupsi. Negara akan memberi sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Negara ini memiliki hakim. Dalam  kacamata agama pun demikian. Agama melarang keras dengan tindak korupsi ini. Lalu bagaimana korupsi itu bisa terus menjamur bahkan menjadi trend, terutama bagi mereka yang mejabat di kursi-kursi strategis? Bahkan, untuk Banten kabarrnya disebut-sebut sebagai provinsi yang berada pada urutuan ke lima dalam hal korupsi.  

Akar Masalah

Pernyataan Suhandoyo tentang korupsi di Banten sebenarnya bisa menjadi menarik benang kusut permasalahan korupsi di Banten. Hipotesanya mengenai korupsi tidak jauh dengan apa yang dilontarkan oleh masyarakat awam di Banten selama ini. Yaitu disebabkan tentang pengelolaan APBD yang buruk dan adanya pertalian kekeluaragaan diantara para penegak hukum dengan pelaku korupsi. Untuk kasus pertama, buruknya pengelolaan APBD itu bisa disebabkan oleh aturan main atau undang-undangnya buruk. Sehingga memungkinkan atau memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam bahasa Wang An Shih, pembaharu besar China (1021-1086) disebut dengan bad law   

            Sementara untuk point ke dua diakibatkan oleh mentalitas masyarakat yang rapuh.  Koentjaraningrat menyebutnya dengan mentalitas menerabas.  Suatu sifat mental yang bernafsu mencapai tujuan secepat-cepatnya tanpa banyak berusaha dari permulaan, selangkah-demi selangkah.  Tampak jelas fenomena yang tengah terjadi di tengah masyarakat kita yang memamerkan taraf hidup mewah dengan cara yang sesingkat-singkatnya sehingga mereka menggunakan segala cara.     

 

Jurnalisme Korupsi            Sebagian ahli sepakat jika masalah korupsi adalah masalah komplek yang saling berkait. Ia tidak berdiri sendiri melainkan saling kait mengait antara bidang yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, tumbuhnya korupsi disebabkan oleh keadaan  ekonomi yang rendah. Ekonomi yang rendah diakibatkan oleh lemahnya pendidikan. Lemahnya pendidikan menyebabkan miskinnya kesadaran akan hukum, dan lain sebagainya. Diantara rantai itu, yang tidak bisa dinafikan adalah peran pers atau jurnalisme. Pers oleh diakui oleh banyak orang adalah salah satu pilar dalam pemberantasan korupsi.

            Karena itulah dalam penyelesaian korupsi tidak hanya supremasi hukum yang harus ditegakan. Pers pun punya andil yang significant. Pemberitaan-pemberitaan di koran, televisi dan media massa lainnya tentu sangat berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Sebuah berita yang jujur disertai data-data akurat bisa menggiring opini publik. Kedua itu bisa memotivasi aparat untuk bertindak.  

Dalam sebuah perbincangan dengan salah satu birokrat beberapa hari yang lalu terungkap sebuah usul menarik; Korupsi di Banten memiliki sindikat hebat. Untuk mempermulus pemberantasan korupsi di Banten perlu adanya jurnalisme investigasi terhadap korupsi. Sebuah proses jurnalistik tersembunyi yang memiliki tugas khusus untuk mencari, mengumpulkan dan mengurai benang kusut korupsi. Kemudian  menyebarkan informasi kepada masyarakat luas sehingga bisa mendongkel akar-akar korupsi dan menggiringnya ke dalam jeruji besi. Nah, siapa yang berani?

 

 

Aji Setiakarya, mahasiswa Fisip Untirta

redpel www.rumahdunia.ne

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: