Aji Setiakarya

Oleh Aji Setiakarya

Anggota DPR kembali melukai perasaan masyarakat. Kalau sebelumnya mereka menolak revisi UUD No. 37 tentang gajih anggota dan protokoler kali ini mereka menetapkan pembelian laptop dengan alasan meningkatkan kinerjanya.
Keputusan itu memicu banyak pihat angkat bicara. Mahasiswa, dengan gaya yang khasnya langsung melancarkan demonstrasi. LSM  dan masyarakat langsung melontarkan protes. Ada yang menulis di koran atau membuat reales di milis-milis. Ahmad Syafii Ma’arif, mantan Ketua PB Pusat Muhammadaiyah dalam sebuah Resonansi di Republika  menyebut anggota DPR tidak memiliki etika. Di tengah kecarutmarutan dan kesulitan rakyat kata Syafii orang-orang yang mengaku perwakilan rakyat itu masih mau menghamburkan uang negara. Di daerah-daerah  semenjak isu pembelian laptop DPR bergulir awal Maret lalu, pernyataan penolakan laptop terus mengalir. Berkat penolakan yang keras itu akhirnya Ketua DPR Agung Laksono membatalkan niatnya untuk membeli laptop.

Banten Mengambang?
Tapi sungguh aneh! di tengah derasnya penolakan di tingkat pusat, anggota  DPRD Banten, justru bikin onar. Tujuh puluh lima anggota dari seluruh partai politik  hendak bakal membeli  laptop seharga 21,5 juta tiap unitnya itu dilengkapi dengan mesin printer seharga 5.75000 tiap unitnya. Sementara kesekretarian DPRD nya bakal membeli 10 unit laptop lengkap dengan mesin printernya juga. Data yang saya dapatkan dari berbagai sumber menyebutkan, untuk pembelian 85 unit laptop beserta mesin printernya  menggerogoti APBD sebesar 1,8 Miliar.
Meski awalnya sepakat untuk menolak. Ternyata belakangan terdengar kabar jika pembelian laptop akan terus di lanjutkan. Laptop. Informasinya, laptop sudah dibeli dan di simpan di sebuah gudang (Radar Banten, edisi  5 April).
Kalau pernyataan itu sesuai dengan kenyataan sungguh keterlaluan perwakilan kita ini. Di tengah penderitaan dan kesusahan ekonomi rakyat, mereka masih bisa bermain-main dengan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan libido kemewahannya. Di tengah jeritan mayoritas masyarakat yang dihimpit persoalan perut, ke-75 orang yang mengaku menjadi perwakilan kita itu menumpuk fasilitas yang sebenarnya kebutuhannya tidak urgen.
 Meningkatkan Kinerja
Ada yang beralasan pembelian laptop yang bakal menghabiskan 1,8 Miliar itu adalah untuk meningkatkan kinerja para anggota dewan. Dengan adanya  fasililitas ini di harapkan anggota dewan bisa konsentrasi penuh terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Alasan tersebut terkesan hebat karena membela rakyat kecil. Tetapi  itu adalah sebuah pernyataan yang seringkali berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan jika Tapi  mari kita lihat  bukti yang mereka ungkapkan. Alasan itu hanya sebuah apologie saja untuk mengelabui publik. Toh
Yang lucu, ada anggota dewan yang mengutarakan kalau pembelian laptop adalah sudah dianggarkan di dalam APBD 2006. Artinya pembelian laptop harus tetap dilakukan apalagi sudah diadakan tender. Kalau tidak digunakan, kata salah satu anggota dewan itu  dana sebesar 1,8 Miliar iu bisa  hilang.  Ini alasan yang membuat saya menggelikan. Lucu sekali. Seorang anggota dewan berkata sangat tidak logis dan tidak berbobot. Masa uang 1,8 Miliar bisa hilang? Di makan siapa? Tikus? Bukankah di dalam legeslatif sana di atur tentang revisi Anggaran Pendapat dan Perbelanjaan Daerah? Bukankah DPRD memiliki badan kehormatan yang bertugas untuk membersihkan oknum-oknum “pelacur”? yang bertugas menjaga kehormatan DPRD. Dimana fungsi bidang kehormatan? Dimana fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat? Dimana hati dan pikiran mereka diletakan?
 Kalaulah pernyataan salah satu anggota dewan di media itu benar adanya; bahwa kalau tidak dibelanjakan untuk pembelian laptop akan hilang. Sungguh keterlaluan!!!. Statemen itu bisa dijadikan indikasi kalau mereka yang mengaku sebagai perwakilan sebenarnya hanya memperalat masyarakat. Mereka memperkaya diri sendiri dengan mengatasnamakan rakyat.
Kasus laptop adalah skandal atau laptopgate. Maka ini harus diselidiki. Ini bisa menjadi penunjuk untuk melacak  laptopgate yang harus diusut.   
 Semakin jelas keboborkan lembaga legeslatif ini. Kalaulah ada rumor di tengah publik jika legeslatif hanya menjadi mata rantai korupsi sepertinya bukan omong kosong. 
 Aji Setiakarya, Mahasiswa Fisip Untirta