Aji Setiakarya

 Oleh Aji Setiakarya

Dalam sebuah sidang forum Rektor Indonesia 8 Forum Rektor Indonesia dan Konvensi Kampus ke-2 17-19 Mei 2005, Mudaham Taufik Zen, Guru Besar Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan kembali arti dan fungsi kampus. Dalam makalahnya setebal, lelaki yang telah lama belajar di Amerika Serikat ini menuliskan agar masyarakat kampus memperlihatkan keprihatinan dan kepedulian terhadap nasib rakyat dan bangsa yang sedang ditempa kecarutmarutan “chaos”, (the concern of intellectual; we must be concerned, all of  us).

Kenyataan tidak seperti dilukiskan Pak Mudaham. Semakin hari, tampak jelas kampus seringkali menjadi komplotan yang mensukseskan kecarutmarutan bangsa. Itu seperti sebuah impian yang jauh dari realitas. Tulisan Abdul Hamid, Robohnya (Ruh) Kampus Kami (Radar Banten, edisi Senin 9 April) bisa menjadi gambaran.

Sungguh sedih membaca tulisan Pak Hamid ihwal tingkah-polah para pengajar kampusnya. Dalam tulisan itu Pak Hamid secara gamblang bercerita kebobrokan yang tengah terjadi di tengah ladang intelektual bernama kampus. Tentang struktur birokrasi yang korup, penjenjangan jabatan fungsional yang curang dan miskinnya karya ilmiah yang dihasilkan oleh pengajar. Tulisan yang menarik adalah soal penerbitan SK (Surat Keputusan), pengakuan Pak Hamid yang pernah mendapati bahwa dalam satu SK tercantum jabatan ex-officio (pelindung sampai pengarah yang dijabat oleh pimpinan kampus) lebih banyak dari pengurus sebenarnya. Atau sebuah nama merangkap sebagai ex-officio juga sebagai pelaksana.

Yang menohok dari tulisan Abdul Hamid soal “birokrat kampus” di tempatnya mengajar. Mereka seringkali menghalangi junior dalam kenaikan jabatan fungsional. Junior yang pintar, tulis Hamid dianggap saingan dalam merebut posisi-posisi “basah” di kampus. Anehnya lagi seringkali dosen yunior dibebani oleh segudang tugas oleh dosen senior. Yang lebih parah adalah mendengar pengakuan seorang mahasiswa yang karya ilmiahnya dijiplak seorang dosen senior untuk kenaikan jabatan fungsional.

Pak Hamid, kesedihan bapak mewakili kesedihan setiap kita yang memiliki kesamaan dalam berpola pikir. Tindakan yang dideskripsikan bapak di atas, tentu bukan perbuatan yang patut, apalagi itu dilakukan oleh kelompok orang yang mengaku dirinya sebagai masyarkat kampus, dosen, yang harusnya menjadi “maha guru”, yang memberikan teladan kepada masyarakat lain, menyerukan moralitas dan menjaga idealitas. Tapi sepertinya fenomena itu menjadi pemandangan yang lumrah di kampus. Tak terkecuali kampus penulis. Keadaannya tak jauh seperti digambarkan oleh bapak. Penulis ingin menguraikan fakta dari persfektif mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Pak Hamid, di kampus penulis, tidak sedikit para pengajar yang mengabaikan tugasnya sebagai seorang pengajar. Ia datang seenaknya tanpa waktu yang jelas. Kami sering mendapati dosen datang telat lebih dari 30 menit bahkan 60 menit. Atau yang membuat jengkel adalah dosen itu raib tanpa informasi yang jelas. Tentu saja, itu menciutkan semangat dan motivasi sebagian mahasiswa untuk belajar.

Semangat mahasiswa yang awalnya tinggi lenyap karena terlalu lama menunggu. Walhasil pada saat belajar-mengajar tidak ada proses dialog, tidak ada transfser knowledge dan tukar gagasan atau forum debat. Sepi, idem dito. Kelas tidak ubahnya kuburan. Apalagi dosen tersebut tidak memiliki metode mengajar yang jelas, miskin data, informasi dan referensi.

Padahal kita sama-sama tahu, dalam diskusi dan forum-forum debat itulah mahasiswa belajar mendengarkan pendapat orang yang berbeda, mengutarakan pendapat secara efektif, efisien, dan elegan. Mahasiswa belajar bahwa dia merupakan anggota beberapa komunitas sehingga mereka harus memulai membangun dan memupuk “Communities of Practice” agar bisa beriteraksi secara baik dan benar.

Ketiadaan wacana ilmiah itu, dialog di kampus melemahkan sikap kirtis para mahasiswa. Wajar kemudian mahasiswa tidak memiliki jiwa ilmiah, wawasan yang luas dan karya-karya yang dihasilkan dari buah pemikirannya sendiri. Mereka tidak menghargai waktu dan karya orang lain. Yang ada sikap arogan seperti premanisme. Pengrusakan beberapa fasilitas universitas oleh sekelompok mahasiswa, misalnya adalah contoh yang paling kasat mata. Dan yang paling anyar, dikampus penulis terjadi tarik ulur tentang penetapan pucuk pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Pihak universitas sudah gagal memerankan peranannya sebagai institusi sebagai pabrik intelektual.

Seorang mahasiswa, sekelas dan teman dekat, pernah berujar ke penulis, ia merasa lebih beruntung berada di rumahnya mengurusi usaha sampingan sebagai tukang desain grafis ketimbang datang ke kampus tapi tidak semangat karena sering dongkol menunggu dosen. Atau ia datang kuliah, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang baru karena sang pengajar tidak memiliki persiapan materi untuk mengajar.

Pak Hamid, soal “birokrat kampus” sepertinya juga menjadi kesedihan buat para dosen yunior yang ada di kampus penulis. Di program studi yang saya ambil ada dosen yang memegang tiga mata kuliah sekaligus. Memprihatinkan, sebab dosen itu harus menyiapkan tiga mata kuliah sekaligus dalam setiap minggunya. Bisa dibayangkan energi yang dia keluarkan, untuk menguasai tiga mata kuliah. Tentu keadaan seperti itu bisa membuat sang dosen tidak maksimal dalam mengajar. Dengan kondisi demikian mahasiswa bisa menjadi korban.

Penulis tidak tahu apakah dikampus lain mengalami hal serupa?.

Pak Hamid, gambaran di kampus bapak juga di kampus penulis tidak pantas terjadi. Kampus harus diselamatkan dari tangan-tangan kotor. Dari orang-orang yang memiliki mental korup. Bagaimana pun kampus, seperti kata MT Zen lagi harus menjadi House of Values, sebuah institusi yang menjaga tata nilai, sebagai agen perubahan, Rumah Pembelajaran (House of Learning), Pusat Kebudayaan (House of Culture), dan Tempat Pemupukan Pemimpin Bangsa (Producers of Leaders). Dan semua itu untuk berpihak pada keadilan dan kebenaran. Maka perbaikan dan perubahan institusi kampus adalah keniscayaan. Kita harus memulainya. Hidup kampus!

Aji Setiakarya, Mahasiswa Untirta

Lulusan Sanggar Sastra Serang (S3)dan Aktif di Rumah Dunia

Oleh Aji Setiakarya

Anggota DPR kembali melukai perasaan masyarakat. Kalau sebelumnya mereka menolak revisi UUD No. 37 tentang gajih anggota dan protokoler kali ini mereka menetapkan pembelian laptop dengan alasan meningkatkan kinerjanya.
Keputusan itu memicu banyak pihat angkat bicara. Mahasiswa, dengan gaya yang khasnya langsung melancarkan demonstrasi. LSM  dan masyarakat langsung melontarkan protes. Ada yang menulis di koran atau membuat reales di milis-milis. Ahmad Syafii Ma’arif, mantan Ketua PB Pusat Muhammadaiyah dalam sebuah Resonansi di Republika  menyebut anggota DPR tidak memiliki etika. Di tengah kecarutmarutan dan kesulitan rakyat kata Syafii orang-orang yang mengaku perwakilan rakyat itu masih mau menghamburkan uang negara. Di daerah-daerah  semenjak isu pembelian laptop DPR bergulir awal Maret lalu, pernyataan penolakan laptop terus mengalir. Berkat penolakan yang keras itu akhirnya Ketua DPR Agung Laksono membatalkan niatnya untuk membeli laptop.

Banten Mengambang?
Tapi sungguh aneh! di tengah derasnya penolakan di tingkat pusat, anggota  DPRD Banten, justru bikin onar. Tujuh puluh lima anggota dari seluruh partai politik  hendak bakal membeli  laptop seharga 21,5 juta tiap unitnya itu dilengkapi dengan mesin printer seharga 5.75000 tiap unitnya. Sementara kesekretarian DPRD nya bakal membeli 10 unit laptop lengkap dengan mesin printernya juga. Data yang saya dapatkan dari berbagai sumber menyebutkan, untuk pembelian 85 unit laptop beserta mesin printernya  menggerogoti APBD sebesar 1,8 Miliar.
Meski awalnya sepakat untuk menolak. Ternyata belakangan terdengar kabar jika pembelian laptop akan terus di lanjutkan. Laptop. Informasinya, laptop sudah dibeli dan di simpan di sebuah gudang (Radar Banten, edisi  5 April).
Kalau pernyataan itu sesuai dengan kenyataan sungguh keterlaluan perwakilan kita ini. Di tengah penderitaan dan kesusahan ekonomi rakyat, mereka masih bisa bermain-main dengan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan libido kemewahannya. Di tengah jeritan mayoritas masyarakat yang dihimpit persoalan perut, ke-75 orang yang mengaku menjadi perwakilan kita itu menumpuk fasilitas yang sebenarnya kebutuhannya tidak urgen.
 Meningkatkan Kinerja
Ada yang beralasan pembelian laptop yang bakal menghabiskan 1,8 Miliar itu adalah untuk meningkatkan kinerja para anggota dewan. Dengan adanya  fasililitas ini di harapkan anggota dewan bisa konsentrasi penuh terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Alasan tersebut terkesan hebat karena membela rakyat kecil. Tetapi  itu adalah sebuah pernyataan yang seringkali berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan jika Tapi  mari kita lihat  bukti yang mereka ungkapkan. Alasan itu hanya sebuah apologie saja untuk mengelabui publik. Toh
Yang lucu, ada anggota dewan yang mengutarakan kalau pembelian laptop adalah sudah dianggarkan di dalam APBD 2006. Artinya pembelian laptop harus tetap dilakukan apalagi sudah diadakan tender. Kalau tidak digunakan, kata salah satu anggota dewan itu  dana sebesar 1,8 Miliar iu bisa  hilang.  Ini alasan yang membuat saya menggelikan. Lucu sekali. Seorang anggota dewan berkata sangat tidak logis dan tidak berbobot. Masa uang 1,8 Miliar bisa hilang? Di makan siapa? Tikus? Bukankah di dalam legeslatif sana di atur tentang revisi Anggaran Pendapat dan Perbelanjaan Daerah? Bukankah DPRD memiliki badan kehormatan yang bertugas untuk membersihkan oknum-oknum “pelacur”? yang bertugas menjaga kehormatan DPRD. Dimana fungsi bidang kehormatan? Dimana fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat? Dimana hati dan pikiran mereka diletakan?
 Kalaulah pernyataan salah satu anggota dewan di media itu benar adanya; bahwa kalau tidak dibelanjakan untuk pembelian laptop akan hilang. Sungguh keterlaluan!!!. Statemen itu bisa dijadikan indikasi kalau mereka yang mengaku sebagai perwakilan sebenarnya hanya memperalat masyarakat. Mereka memperkaya diri sendiri dengan mengatasnamakan rakyat.
Kasus laptop adalah skandal atau laptopgate. Maka ini harus diselidiki. Ini bisa menjadi penunjuk untuk melacak  laptopgate yang harus diusut.   
 Semakin jelas keboborkan lembaga legeslatif ini. Kalaulah ada rumor di tengah publik jika legeslatif hanya menjadi mata rantai korupsi sepertinya bukan omong kosong. 
 Aji Setiakarya, Mahasiswa Fisip Untirta